PSHT DKP Madiun Demo, Tuntut Tolak Parluh PSHTPM 2026
Ilmusetiahati.com – Demo PSHT Madiun kembali menjadi sorotan publik setelah sekitar 500 pesilat yang tergabung dalam Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Alun-alun Kota Madiun pada Senin, 2 Februari 2026. Aksi ini merupakan respons tegas dari massa pendukung M. Taufiq terhadap rencana pelaksanaan Parapatan Luhur (Parluh) 2026 yang dijadwalkan oleh kubu pimpinan Moerdjoko pada 6 hingga 8 Februari mendatang.
Baca Juga : Ketua Umum PSHT Silaturahmi Kunjungi Padepokan PSHW Tunas Muda
Massa yang mayoritas berasal dari wilayah di luar Kota Madiun ini mulai memadati pusat kota sejak pagi hari. Berdasarkan data yang dihimpun dari lapangan, kehadiran para pesilat ini bertujuan untuk mendesak aparat kepolisian agar tidak memberikan izin keramaian bagi agenda Parluh tersebut, demi menjaga kondusivitas wilayah dan penghormatan terhadap legalitas organisasi.
Akar Konflik dan Tuntutan Massa Aksi
Pemicu utama terjadinya gelombang unjuk rasa ini adalah sengketa dualisme kepemimpinan yang telah lama mewarnai internal organisasi PSHT. Dilansir dari keterangan resmi saat aksi berlangsung, massa yang melakukan orasi meyakini bahwa secara aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pimpinan sah PSHT saat ini adalah M. Taufiq (hasil Parluh 2016).
Mengutip dari pernyataan salah satu orator di Alun-alun Kota Madiun, pihak massa aksi menilai bahwa rencana Parluh 2026 oleh kubu Moerdjoko tidak memiliki dasar hukum yang kuat. “Semua harus ikuti aturan hukum yang berlaku. Keputusan pemerintah harus kita hormati. Pimpinan PSHT hanya satu, Pak Taufiq. Kita minta polisi untuk tidak memberikan izin acara Parluh yang santer beredar nanti tanggal 6 hingga 8 Februari 2026,” tegas salah satu peserta aksi dalam orasinya.
Ketegangan ini bermula dari perbedaan penafsiran atas putusan-putusan pengadilan yang selama ini menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Bagi kelompok pendukung M. Taufiq, upaya pelaksanaan Parluh oleh pihak lain dianggap sebagai langkah ilegal yang dapat memicu gesekan di tingkat akar rumput.
Personel Gabungan Dikerahkan
Menyikapi eskalasi massa di jantung kota, Polres Madiun Kota melakukan langkah antisipatif dengan pengamanan ketat. Sumber dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa strategi pengamanan diterapkan secara berlapis untuk memastikan tidak terjadi kericuhan yang dapat mengganggu aktivitas warga Madiun.
Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerjunkan kekuatan penuh. Dilansir dari keterangannya pada Senin (2/2/2026), sebanyak 700 personel gabungan disiagakan di berbagai titik strategis. “Ada 700 personel kita kerahkan dalam aksi unjuk rasa hari ini. Untuk peserta aksi mayoritas dari masyarakat atau pesilat luar Kota Madiun,” ujar AKBP Wiwin Junianto.
Personel tersebut merupakan gabungan dari berbagai instansi lintas sektoral. Berdasarkan rincian dari Polres Madiun Kota, tim terdiri dari unsur TNI, Satuan Brimob, personel Polres, tim medis, pemadam kebakaran (Damkar), hingga Satpol PP. Fokus pengamanan dipusatkan pada area Alun-alun Kota Madiun serta jalur-jalur protokol yang menjadi akses utama keluar masuknya massa aksi.
AKBP Wiwin Junianto juga menandaskan bahwa mekanisme pengamanan dilakukan dengan mengedepankan prosedur penyampaian pendapat di muka umum. “Mekanisme pengamanan sesuai prosedur terkait penyampaian pendapat di muka umum. Semoga kondusif,” tambahnya.
Kehadiran massa dalam jumlah besar di pusat kota Madiun secara otomatis berdampak pada arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi di sekitar Alun-alun. Meskipun aksi berlangsung dengan penyampaian orasi dan yel-yel “PSHT Jaya”, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat sejarah gesekan antar pesilat yang kerap terjadi di wilayah Jawa Timur.
Sebagai informasi tambahan yang relevan dengan konteks keamanan wilayah, pihak kepolisian juga memperketat pengawasan di titik-titik perbatasan kota. Hal ini dilakukan untuk menyaring massa yang datang agar tidak membawa senjata tajam atau benda berbahaya lainnya yang dapat memperkeruh suasana. Langkah preventif ini berkaca pada kejadian-kejadian sebelumnya di wilayah lain, seperti Sidoarjo, di mana konvoi pesilat sempat memicu kericuhan.
Pentingnya Kepastian Legalitas Organisasi
Secara administratif, aksi ini merujuk pada izin yang telah diterbitkan oleh Polres Madiun Kota bagi 500 orang peserta. Kelompok ini secara spesifik mengidentifikasi diri sebagai bagian dari PSHT Parluh 2016. Penolakan terhadap Parluh 2026 bukan sekadar urusan seremonial, melainkan menyangkut hak pengelolaan aset, simbol organisasi, dan legitimasi di mata negara.
Konflik dualisme ini sebenarnya telah melalui berbagai tahapan hukum di pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi dan peninjauan kembali. Namun, implementasi di lapangan seringkali masih menemui kendala karena masing-masing kubu memiliki basis massa yang loyal dan kuat. Oleh karena itu, tuntutan massa kali ini sangat spesifik: meminta intervensi negara melalui kepolisian untuk membatalkan agenda yang dianggap tidak sah secara konstitusi organisasi.
Kesimpulan dan Harapan Kondusivitas
Hingga berita ini diturunkan, situasi di Alun-alun Kota Madiun dilaporkan masih terkendali di bawah pengawasan aparat gabungan. Perwakilan massa berharap aspirasi mereka didengar oleh jajaran Polda Jatim dan Mabes Polri terkait izin penyelenggaraan acara pada tanggal 6 Februari mendatang.
Masyarakat Kota Madiun diimbau untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap waspada serta menghindari titik-titik keramaian massa jika tidak memiliki kepentingan mendesak. Koordinasi antara pimpinan organisasi silat dan aparat keamanan diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek guna mencegah terjadinya bentrokan fisik yang merugikan semua pihak.
Baca Juga : Profil R. Moerdjoko HW, Pernah dipecat Mas Tarmadji Kini Muncul Mengaku jadi Ketua Umum
Demikian laporan terkini mengenai update demo PSHT Madiun yang menuntut pembatalan Parluh 2026 demi tegaknya supremasi hukum di internal organisasi pesilat terbesar di Indonesia tersebut.(rizky)
