Profil Margono Djojohadikoesoemo, Pendekar Setia Hati Kakek Prabowo Kini Resmi Sandang Pahlawan Nasional
Ilmusetiahati.com, JAKARTA — Margono Djojohadikoesoemo resmi menyandang gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 93/TK/2026 yang ditetapkan pada Selasa, 10 November 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Tokoh kelahiran Banyumas yang dikenal sebagai pendiri sekaligus presiden pertama Bank Negara Indonesia (BNI) serta kakek dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini dianugerahi penghormatan tertinggi negara atas jasa-jasanya di bidang perekonomian, diplomasi, dan pemerintahan pada masa awal kemerdekaan.
Baca Juga : Profil Herri Pras Pria Caci UAS dan UAH, Pernah Berguru di PSHT
Penganugerahan gelar tersebut sekaligus menjadi momentum bagi publik untuk menelusuri kembali rekam jejak panjang Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo yang tidak hanya berkutat pada sektor perbankan dan politik, tetapi juga memiliki kontribusi historis dalam perkembangan seni bela diri pencak silat serta pendirian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).
Latar Belakang Keluarga dan Masa Pendidikan Margono Djojohadikoesoemo
Mengutip catatan biografi dan arsip sejarah keluarga, Raden Mas Margono Djojohadikoesoemo lahir pada 16 Mei 1894 di Banyumas, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Tumenggung Mangkuprodjo, seorang bangsawan Jawa yang pernah bertugas dalam pemerintahan distrik serta pengadilan di lingkungan birokrasi kolonial Hindia Belanda. Garis keturunan keluarga ini tersambung kepada bangsawan yang turut berjuang melawan Belanda dalam Perang Jawa, serta dapat ditelusuri hingga kepada Raden Joko Kaiman yang dikenal sebagai pendiri sekaligus bupati pertama Banyumas.
Dalam catatan pribadinya, Margono menggambarkan kondisi keluarganya pada masa itu sebagai kaum aristokrat yang hidup sederhana atau miskin. Ia mencatat bahwa dirinya merupakan anak keenam dari bersaudara, namun seluruh kakak kandungnya meninggal dunia saat masih berada pada usia kanak-kanak. Dilansir dari penuturan langsung dalam memoarnya, Margono mengaku tidak pernah menziarahi makam leluhurnya karena sang leluhur dahulu pernah bersumpah menolak mengakui keturunannya yang bekerja untuk pihak pemerintah kolonial Belanda.
Pendidikan formal Margono dimulai saat ia masuk ke Europeesche Lagere School (ELS) atau sekolah dasar kolonial pada tahun 1901. Setelah menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1907, ia melanjutkan studi ke Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)—sekolah pendidikan pegawai negeri bagi pribumi Indonesia—di Magelang hingga lulus pada tahun 1911. Pada tahun 1915, ia menikah dengan Siti Katoemi Wirodihardjo dan dikaruniai lima orang anak, termasuk ekonom terkemuka Indonesia, Soemitro Djojohadikoesoemo.
Kiprah Awal Karier Birokrasi hingga Anggota BPUPKI
Sumber dari catatan karier kepegawaiannya menunjukkan bahwa selepas lulus dari OSVIA pada tahun 1911, Margono mengawali pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil di departemen kepolisian. Enam tahun berselang, tepatnya pada tahun 1917, ia bergabung dengan Dinas Kredit Rakyat Belanda (Volkscredietwezen). Untuk meningkatkan kompetensinya, ia mengikuti kursus khusus di Batavia hingga berhasil meraih posisi inspektur adjutan pada tahun 1921.
Selama bertugas di lembaga perkreditan rakyat tersebut, Margono sempat ditempatkan di Madiun dan Malang sebelum akhirnya diangkat menjadi inspektur di Batavia pada tahun 1927. Kompetensi Margono di bidang perkreditan dan koperasi membawanya mendapat penugasan ke Eropa di Kementerian Koloni di Den Haag, Belanda, pada rentang tahun 1937 hingga 1938. Dalam penugasan tersebut, ia turut menghadiri Kongres Koperasi tahun 1938 sebagai perwakilan dari Hindia Belanda.
Memasuki masa pendudukan Jepang di Indonesia, Margono bekerja di Kementerian Dalam Negeri pemerintah pendudukan pada departemen koperasi. Di masa krusial menjelang kemerdekaan Indonesia, kapasitas intelektual dan pengalamannya membuat ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Peran Strategis Mendirikan Bank Negara Indonesia (BNI) 1946
Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno melantik Margono Djojohadikoesoemo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Sementara pada tanggal 25 September 1945 dengan Agus Salim sebagai wakilnya. Mengutip data ketatanegaraan Indonesia, jabatan tersebut diembannya hingga 6 November 1945, tepat dua bulan setelah pelantikan, sebelum ia mengundurkan diri dan digantikan oleh Wiranatakusumah V untuk fokus pada pembentukan bank nasional.
Gagasan mendirikan bank sentral milik Republik Indonesia sempat menemui hambatan ketika Margono mengajukan proposal tersebut kepada Wakil Menteri Keuangan Surachman Tjokroadisurjo. Tjokroadisurjo menolak usulan pendirian bank baru dan lebih memilih opsi menasionalisasi bank sirkulasi warisan kolonial, De Javasche Bank. Tidak menyerah pada penolakan tersebut, Margono menemui Wakil Presiden Mohammad Hatta yang kemudian menyetujui sekaligus menandatangani proposal pembentukan bank nasional tersebut.
Setelah mengantongi persetujuan Mohammad Hatta, Margono melakukan perjalanan ke berbagai kota di Pulau Jawa untuk menghimpun modal pendirian bank, termasuk memanfaatkan dana publik yang dihimpun untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia merekrut tenaga perbankan dan mendirikan kantor operasional awal di Jakarta sebelum memindahkannya ke Yogyakarta akibat meningkatnya tekanan militer Belanda di ibu kota. Bank tersebut akhirnya resmi berdiri sebagai Bank Negara Indonesia (BNI) pada tanggal 5 Juli 1946, dengan Margono menjabat sebagai presiden direktur pertamanya hingga Oktober 1953 sebelum digantikan oleh Abdoel Kareem Pringgodigdo. Selain memimpin BNI, sumber dari dokumen sejarah ekonomi mencatat bahwa Margono juga menjabat sebagai Presiden Bank Industri Negara sejak lembaga tersebut didirikan pada tahun 1951 hingga Oktober 1953.
Pengabdian di Dunia Pencak Silat dan Pendirian IPSI
Di luar kiprahnya sebagai arsitek ekonomi dan perbankan nasional, data sejarah perguruan silat mencatat bahwa Margono Djojohadikoesoemo memiliki andil besar dalam pelestarian dan pengembangan pencak silat di Tanah Air. Ia merupakan saudara seperguruan Setia Hati yang menerima pengesahan (keceran) secara langsung dari pendiri Setia Hati, Ki Ngabehi Surodiwiryo.
Selama bertugas dan menetap di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, Margono aktif mengembangkan ajaran Setia Hati di bumi Mataram. Puncak kontribusinya di dunia bela diri tradisional terjadi pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta, Jawa Tengah. Pada pertemuan bersejarah tersebut, Margono hadir mewakili Setia Hati Yogyakarta bersama para pendekar silat dari berbagai aliran di Nusantara untuk mendeklarasikan berdirinya Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), menjadikannya salah satu tokoh kunci di balik lahirnya induk organisasi pencak silat nasional tersebut.
Perjuangan Diplomasi, Pengasingan, hingga Akhir Hayat
Pada masa Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kraai pada tahun 1948, Margono sempat ditangkap dan dipenjara oleh pasukan Belanda. Setelah dibebaskan, ia kembali terjun dalam perjuangan diplomasi dengan terlibat dalam perundingan Perjanjian Roem-Roijen serta menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada tahun 1949, sebelum posisinya di delegasi digantikan oleh putranya, Sumitro Djojohadikusumo. Pada era pasca-pengakuan kedaulatan, ia juga diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) mewakili Partai Indonesia Raya (Parindra).
Dinamika politik nasional pada akhir dekade 1950-an turut memengaruhi kehidupan pribadi keluarga Djojohadikoesoemo. Akibat keterlibatan putranya, Sumitro Djojohadikusumo, dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Margono bersama seluruh keluarganya terpaksa menjalani masa pengasingan di luar negeri. Dilansir dari catatan biografi keluarga, ia baru kembali ke Indonesia setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1966.
Pada tahun 1973, Margono menerbitkan buku memoar berbahasa Inggris berjudul Reminiscences from 3 Historical Periods: A Family Tradition Put in Writing (yang versi bahasa Indonesianya telah terbit sejak 1946 dengan judul Kenang-kenangan dari Tiga Zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis). Buku tersebut ia persembahkan secara khusus untuk mengenang dua putranya, Subianto Djojohadikusumo dan Sujono Djojohadikusumo, yang gugur sebagai pahlawan dalam Pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946. Sementara itu, putri sulungnya, Sukartini Djojohadikusumo yang lahir pada tahun 1919, tercatat menjadi salah satu tokoh sentenarian Indonesia setelah genap berusia 100 tahun pada tahun 2019 dan mencapai usia 106 tahun pada tahun 2025.
Margono Djojohadikoesoemo wafat di Jakarta pada tanggal 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Djojohadikoesoemo di Desa Dawuhan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Proses Pengusulan dan Alasan Penetapan Gelar Pahlawan Nasional 2026
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Margono Djojohadikoesoemo melalui S.K. Presiden No. 93/TK/2026 pada 10 November 2026 merupakan hasil dari proses pengusulan berjenjang yang diinisiasi oleh masyarakat akar rumput. Dilansir dari Kompas.com edisi 11 November 2026, usulan tersebut bermula sejak Maret 2025 dari paguyuban masyarakat bernama Seruan Eling Banyumasan yang memiliki ikatan historis dengan Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memasukkan nama Margono sebagai salah satu dari tujuh tokoh asal Jawa Tengah yang diajukan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial pada tahun 2026. Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah, Isriadi Widodo, menegaskan bahwa usulan tersebut murni berangkat dari aspirasi masyarakat yang melihat rekam jejak jasa Margono pada masa awal kemerdekaan.
Baca Juga : Porprov Jateng 2026 Berduka, 2 Atlet Meninggal Dunia Memicu Evaluasi Total Standar Keselamatan Olahraga
“Yang utama memang beliau pendiri bank pertama nasional Republik Indonesia di awal kemerdekaan,” ujar Isriadi Widodo, dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Rabu (26/8/2026). “Tentunya itu berdampak ekonomi yang sangat membantu dengan keberadaan BNI, sehingga sampai sekarang juga masih eksis dan cukup besar,” tambahnya menjelaskan alasan pengusulan tersebut.
Penghargaan, Jejak Warisan, dan Karya Tulis
Sebelum ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada tahun 2026, nama Margono Djojohadikoesoemo telah diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan publik dan karya budaya, antara lain:
Nama Gedung Akademik dan Jalan: Namanya diabadikan sebagai nama gedung di Fakultas Ilmu Budaya (Humaniora) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta atas kesepakatan jajaran fakultas dan cucunya, Hashim Djojohadikusumo, serta digunakan sebagai nama jalan protokol di Jakarta.
Inspirasi Film Sejarah: Kisah perjuangan keluarganya, khususnya pengorbanan kedua putranya di Pertempuran Lengkong, menjadi salah satu sumber inspirasi utama dalam pembuatan film trilogi sejarah Indonesia berjudul Merah Putih.
Klarifikasi Penamaan Rumah Sakit: Meluruskan informasi yang kerap beredar di tengah masyarakat, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, tidak dinamai berdasarkan nama Margono Djojohadikoesoemo, melainkan diambil dari nama Prof. Dr. Margono Soekarjo, dokter ahli bedah pertama yang berpraktik di Indonesia.
Selain meninggalkan warisan kelembagaan, Margono Djojohadikoesoemo juga produktif mendokumentasikan pemikiran ekonomi dan sejarah pergerakan nasional melalui sejumlah karya tulis dan bibliografi berikut:
Tien jaren cooperatie-voorlichting vanwege de overheid 1930-1940 (1941, Batavia: Volkslectuur).
Kenang-kenangan dari tiga zaman: Satu Kisah Kekeluargaan Tertulis (1946, Jakarta: Indira).
Reminiscences from three historical periods: a family tradition put in writing (1969/1973, Jakarta: Indira).
Catatan-catatan dari lembaran kertas yang kumal DR. E.F.E. Douwes Dekker (DR. Danudirja Setiabudi), seorang yang tak gentar menjunjung tinggi suatu cita-cita hidup kemerdekaan politik Indonesia (1975, Jakarta: Bulan Bintang).
Sementara itu, perjalanan hidupnya juga telah dibukukan oleh berbagai penulis dan sejarawan, di antaranya 100 tahun Margono Djojohadikusumo karya Sugiarta Sriwibawa (1994, Pustaka Aksara) serta buku Margono Djojohadikusumo: Pejuang Ekonomi dan Pendiri BNI 46 karya Jimmy S. Harianto dan HMU Kurniadi (2025, Penerbit Buku Kompas) yang disusun menggunakan sumber primer dari putri Margono, Sukartini Silitonga Djojohadikusumo (106), cucunya Mitra Vinda Silitonga, serta epilog oleh Savitri Prastiti Scherer, cucu Margono dari anak ketiganya, Miniati Wahyudi Djojohadikusumo.
Dengan ditetapkannya Margono Djojohadikoesoemo sebagai Pahlawan Nasional Republik Indonesia pada November 2026, seluruh rangkaian pengabdian beliau—mulai dari keanggotaan di BPUPKI, pendirian Bank Negara Indonesia, diplomasi kedaulatan negara, hingga pelestarian pencak silat melalui IPSI—kini tercatat secara resmi dalam lembaran sejarah bangsa sebagai teladan kepemimpinan dan kemandirian ekonomi nasional.(windy)
