Loyalis PSHTPM Deklarasi Tolak Hasil Munas IPSI dan Siap Songsong Suro 2026
Ilmusetiahati.com – Para loyalis PSHTPM (Persaudaraan Setia Hati Terate Pusat Madiun) secara resmi menyatakan komitmen penuh dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Madiun Raya. Komitmen ini ditegaskan melalui aksi nyata berupa apel siaga yang berlangsung di Padepokan Agung PSHTPM, Jalan Merak, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 Mei 2026. Langkah strategis ini diambil sebagai respons proaktif dalam menyongsong datangnya bulan Suro atau Muharam 1448 Hijriah, yang secara historis menjadi periode sakral sekaligus krusial bagi organisasi persilatan tersebut.
Fokus utama dari perkumpulan massa ini adalah memastikan bahwa agenda besar organisasi, terutama prosesi pengesahan warga baru, dapat berjalan tanpa hambatan keamanan. Mengutip dari pernyataan Tokoh PSHTPM, Tono Suharyanto, bulan Suro selalu menjadi atensi khusus bagi aparatur keamanan maupun internal organisasi karena intensitas kegiatan yang tinggi. Dilansir dari data lapangan saat apel berlangsung, Tono menegaskan bahwa tujuan utama deklarasi ini adalah menciptakan suasana di mana Kota maupun Kabupaten Madiun tetap aman, lancar, dan bersih dari segala bentuk gangguan kamtibmas yang dapat merusak citra organisasi di mata publik.
Baca Juga : 30 Kata-Kata Mutiara SH Winongo, Lengkap Dengan Artinya Bahasa Indonesia
Data Massa dan Sebaran Wilayah Kekuatan massa dalam struktur organisasi ini terbilang sangat masif. Mengutip dari keterangan Koordinator Apel Siaga PSHTPM, Puguh Tri Prayogo, jumlah loyalis PSHTPM yang tersebar di seluruh wilayah Madiun Raya diperkirakan mencapai angka 180.000 orang. Angka ini mencerminkan basis massa yang besar dan memiliki loyalitas tinggi terhadap kepengurusan di bawah pimpinan Moerdjoko selaku Ketua Umum dan Issoebiantoro sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Meskipun memiliki basis massa ratusan ribu, panitia penyelenggara menerapkan pembatasan ketat demi menjaga ketertiban umum. Berdasarkan laporan penyelenggaraan, jumlah peserta yang hadir dalam apel siaga tersebut dibatasi hanya sekitar 500 perwakilan yang dikirimkan dari setiap kecamatan. Sumber dari panitia menyebutkan bahwa pembatasan ini adalah upaya sadar untuk mencegah kerumunan yang tidak terkendali, sekaligus sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan ruang publik di wilayah Kota Madiun.
Manakah PSHT yang SAH?
Menyikapi Polemik Legitimasi Organisasi Di balik gerakan menjaga keamanan ini, terdapat dinamika internal yang cukup kompleks terkait legalitas organisasi. Sebagaimana dilansir dari hasil Munas ke-16 Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) yang digelar pada 9 hingga 12 April 2026 di JCC Senayan, Jakarta, muncul ketetapan yang memicu perdebatan di tingkat akar rumput. Dalam forum tersebut, PB IPSI di bawah kepemimpinan Ketua Umum terpilih, Sugiono, secara sah memberikan pengakuan terhadap PSHT di bawah komando Dr. Ir. Muhammad Taufiq, S.H., M.Sc. melalui penyerahan SK resmi.
Namun, para loyalis PSHTPM memiliki pandangan hukum tersendiri terkait klaim tersebut. Mengutip dari penjelasan Tono Suharyanto, pihak PSHTPM menilai bahwa keputusan IPSI tersebut perlu ditinjau ulang secara mendalam. Hal ini didasari pada fakta hukum bahwa persoalan keabsahan kepengurusan PSHT saat ini masih dalam proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Tono menekankan bahwa penggunaan Padepokan Agung PSHTPM tetap mutlak harus mendapatkan izin dari pengurus pusat hasil Parapatan Luhur yang diakui oleh para loyalis di Madiun.
Pencegahan Konflik Horizontal Ketegangan akibat perbedaan interpretasi surat keputusan dari PB IPSI ini dikhawatirkan dapat memicu gesekan di tingkat bawah. Puguh Tri Prayogo dalam pernyataannya menggarisbawahi bahwa surat dari IPSI yang hanya mengakui salah satu pihak dinilai memiliki potensi memicu konflik horizontal. “Kami tidak ingin hal itu berujung pada konflik fisik antarwarga,” tegas Puguh saat memberikan pengarahan di depan ratusan perwakilan pesilat.
Menurut sumber dari koordinator lapangan, langkah preventif ini mencakup edukasi kepada para anggota agar tidak terprovokasi oleh larangan-larangan latihan sepihak yang seringkali muncul di tingkat ranting atau rayon. Para loyalis PSHTPM diminta untuk tetap solid dan mengedepankan nilai persaudaraan di atas kepentingan kelompok. Penegasan ini sangat penting mengingat Madiun menyandang predikat sebagai “Kampung Pesilat” yang menjadi barometer kondusivitas bagi wilayah lain di Jawa Timur bahkan nasional.
Komitmen Terhadap Ketertiban Nasional Di sisi lain, perkembangan kepemimpinan di tingkat pusat juga menjadi sorotan. Munas ke-16 PB IPSI tahun 2026 yang menetapkan Sugiono sebagai Ketua Umum secara aklamasi menggantikan Prabowo Subianto, diharapkan mampu menjadi penengah yang adil. Meskipun saat ini terdapat seruan dari sebagian elemen di Madiun yang menyatakan tidak terlalu bergantung pada administrasi IPSI, namun secara organisasi, PSHTPM tetap mengupayakan jalur-jalur konstitusional dalam mencari keadilan hukum dan pengakuan identitas.
Melalui apel siaga ini, PSHTPM berharap seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait melihat komitmen tulus para pesilat dalam menjaga tanah kelahirannya. Dengan totalitas dukungan dari sekitar 180.000 anggota di Madiun Raya, stabilitas wilayah selama bulan Suro diharapkan dapat terjaga sepenuhnya. Sebagaimana dikutip dari kalimat penutup Puguh Tri Prayogo, tujuan akhir dari seluruh pergerakan ini adalah agar Madiun mampu menjaga reputasi positifnya dan membuktikan bahwa perbedaan tafsir organisasi tidak akan menggoyahkan komitmen terhadap keamanan negara.
Baca Juga : Profil Ketua Umum PSHT Muhammad Taufik
Sebagai penutup, langkah yang diambil oleh para loyalis PSHTPM ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi organisasi lain dalam mengelola massa di tengah konflik legitimasi. Fokus pada penjagaan keamanan wilayah selama bulan Suro menunjukkan bahwa kepentingan umum dan keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan politik internal organisasi.(ikrar)
